Peristiwa Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, mengimbau kepada warga ibukota untuk tidak menggelar kegiatan Sahur on the Road (SOTR) di jalan selama bulan Ramadan.
"Kita imbau tidak dilakukan, biarpun itu baik untuk berbagi, tapi akhirnya rawan kecelakaan, dan keselamatan berkendara," kata Sandi di Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Sandi pun mengajak warga, khususnya anak muda, agar selama Ramadan sebaiknya berkumpul di masjid-masjid atau musala di wilayah Jakarta, ketimbang melakukan konvoi di jalan saat sahur.
"Anak muda punya jiwa sosial dan pengin kumpul sama teman-teman. Yuk, sekarang kumpul di masjid, jangan konvoi-konvoian, karena itu juga ada yang kecelakaan, gesekan, karena ini dari kelompok A, B. Yuk, kita kembali ke masjid, kita makmurkan masjid," ucap dia.
"Kita tegas saja, yuk anak muda kembali ke masjid. Kita kelola masjid kita dengan baik. Ada 5 ribu masjid lebih dan musala di DKI, cukup untuk berkegiatan selama bulan Ramadan," tandasnya.
Soal imbauan maupun larangan untuk tidak melakukan SOTR ini juga sempat digaungkan oleh dua gubernur sebelumnya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.
Menariknya, saat Ahok dan Djarot mengimbau untuk tidak digelarnya SOTR, mereka menuai kecaman dan kritik dari berbagai pihak. Namun hal itu tidak terjadi saat pemerintahan Anies-Sandi yang mengimbau.
Pada 2014 lalu, Ahok meminta polisi melarang SOTR, karena ia menilai kegiatan tersebut disalahgunakan menjadi ajang hura-hura dan kebut-kebutan kendaraan. Bahkan sampai ada tawuran dan vandalisme.
"Kalau anda mau sahur bersama di masjid juga bisa. Enggak perlu kebut-kebutan. Anda ngajarin anak-anak jalanan sambil salat subuh. Sambil sahur di masjid gitu. Kenapa sih mesti dibuat di jalanan sampai kebut-kebutan, bacok-bacokan," kata Ahok pada (21/7/2014).
Mantan Bupati Belitung Timur itu pun memberi saran, sebaiknya kalau mau sahur tidak perlu jalan-jalan apalagi sampai konvoi. Cukup bawa atau kumpulkan mereka yang tidak mampu di masjid atau panti asuhan.
"Dan kalau Anda motivasi betul, Anda buka sahur dong kumpulin duit, jangan minta sumbangan sama siapa, kumpulin duit, bikin di masjid. Atau bikin di tempat-tempat yatim piatu, di pantinya Anda bikin, Anda boleh datang ramai-ramai, sama teman, tunjukin bahwa kalian yang sekolah punya hati," terang dia.
Pada 2015, Ahok kembali mengimbau agar SOTR harus menjadi contoh yang positif. Bukan yang sebaliknya. Selain itu ia menyinggung soal sampah yang berserakan usai kegiatan itu. Karenanya Ahok meminta aparat kepolisian untuk
"Makanya di sini juga polisi sama Sekda sudah sampaikan ke beberapa kyai, paparan, kalau anak-anak berbahaya, ya dilarang," kata Ahok, (17/6/2015).
"Intinya kami nggak mau ada satu contoh teladan yang salah. SOTR dari bagus jadi tempat ngumpul-ngumpul, nyampah segala macem, ya nggak selesai dong. Buat apa puasa kalau buang sampah sembarangan. Katanya kebersihan sebagian dari iman," ucap dia.
Rupanya pernyataan Ahok itu langsung ditentang oleh anggota DPD DKI Jakarta Fahira Idris. Ia meminta Ahok untuk tidak melarang SOTR.
"Pak @basuki_btp saya himbau Anda untuk TIDAK MELARANG SAHUR ON THE STREET, CUKUP HIMBAU MEREKA UNTUK TIDAK NYAMPAH SAJA LAH," tulis Fahira melalui akun Twitter-nya, Rabu (17/6/2015).
"Siapa pun yang melarang kegiatan Sahur on the street di wilayah #Indonesia akan berhadapan langsung dengan saya," tegasnya.
Tak hanya Fahira, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung) juga ikut geram dengan larangan Ahok itu.
"Ahok melarang sahur on the road dengan alasan kebersihan. Kemarin melarang potong hewan kurban di sekolah dan halaman masjid karena kebersihan. Jadi dianggap agama Islam ini cenderung pada kotoran," ucap Lulung di Jakarta Selasa (26/6/2016), dikutip dari Merdeka.com.
Di tahun 2017, Djarot juga melarang kegiatan sahur on the road selama bulan Ramadan. Ia menegaskan kegiatan sahur harus dilaksanakan di masjid atau musala, tidak boleh ada SOTR di jalan-jalan karena tidak ada manfaatnya.
"Instruksinya kita larang SOTR, kalau mau sahur, sahur aja di masjid, musala tempat masing-masing, tidak boleh di jalan. Karena apa? SOTR lebih banyak mudaratnya, tidak boleh," kata Djarot di Jakarta Pusat, pada (26/5/2017).
Pernyataan Djarot itu mendapat tanggapan dari Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anton Tabah Digdoyo. Ia mengatakan, Pemprov harus menyikapi secara bijak terkait ini.
"Jika benar Djarot melarang SOTR, itu berarti tidak cerdas menyikapi tradisi keagamaan yang baik dan telah berjalan puluhan tahun," kata Anton pada (28/5/2017), dilansir dari JawaPos.com.
Anton menambahkan, Djarot harus lebih hati-hati dalam membuat kebijakan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.
"Pak Djarot sebagai muslim juga harus lebih hati-hati, jangan grusak-grusuk seperti Ahok yang melarang takbir keliling, sembelih korban Idul Adha, jilbab di sekolah, dan lain-lain yang berkaitan dengan ritual-ritual ibadah. Itu sangat sensitif, rentan menimbulkan disharmoni bahkan distrust," tukasnya.
Mba @fahiraidris mau nanya nihhhh... boleh kan ya? Please...— Shinichi Kudo (@shinichikudo991) May 15, 2018
Kira2 mba mau lawan @sandiuno ngga ya?
Cc. @fauherklots @IvoneHC@Agus_Tiann @Mey_MeynieJ @Gun4w4nAhokers @mozafemimoza @Yuanita_27078_P @P3nj3l4j4h @Namaku_Mei @b3811nez pic.twitter.com/pnBIPO7laF
Sumber : beritaterheboh.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar